fbpx

Regulasi Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Milik Pemerintah Pusat

Judul Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/Pmk.02/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Milik Pemerintah Pusat
Pertimbangan pembentukan
  1. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Pusat;
  2. bahwa pengelolaan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari dana jaminan kesehatan nasional terdiri dari pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dari penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan milik pemerintah pusat;
  3. bahwa untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dari penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan milik pemerintah pusat, perlu diatur tata cara pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dari penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan milik pemerintah pusat;
Materi muatan 30 Pasal, 9 Bab mengatur pokok-pokok berikut:

  1. Ketentuan Umum
  2. Ruang Lingkup
  3. Perencanaan PNBP dari Penyelenggaraan JKN
  4. Pembayaran PNBP dari Penyelenggaraan JKN
  5. Kelebihan, Kekurangan, dan Keterlambatan Pembayaran PNBP dari Penyelenggaraan JKN
  6. Mekanisme Pencairan Belanja Negara yang Bersumber dari PNBP dari Penyelenggaraan JKN
  7. Pelaporan Keuangan, Monitoring dan Evaluasi PNBP dari Penyelenggaraan JKN
  8. Ketentuan Lain-lain
  1. Ketentuan Penutup
Tgl pengundangan 31 Desember 2018
Pengundangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1839

_____

Download Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/Pmk.02/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Milik Pemerintah Pusat

Regulasi Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Milik Pemerintah Pusat
Scroll to top