fbpx

Jaminan Likuiditas Keuangan Dana PBI Jaminan Kesehatan

Baroindo.id_Sri Mulayani, Menteri Keuangan RI (29/03), menetapkan Permenkeu No. 33/PMK.02/2019 (PMK 33/2019) untuk menjaga likuiditas dana jaminan sosial kesehatan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana iuran jaminan kesehatan penerima bantuan iuran (PBI). PMK 33/2019 ini merubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran.

Likuiditas Dana PBI Dijamin

PMK 33/2019 memberikan jaminan likuiditas dana PBI. PMK mengatur BPJS Kesehatan dapat menyampaikan surat tagihan dana Iuran PBI kepada KPA untuk paling banyak 3 (tiga) bulan ke depan, dalam hal terjadi kesulitan likuiditas dana jaminan sosial kesehatan. Kesulitan likuiditas yang dimaksud merupakan suatu kondisi di mana dalam perencanaan kas dana jaminan sosial kesehatan untuk 3 (tiga) bulan ke depan diperkirakan akan terjadi saldo negatif paling kurang pada bulan kesatu dan/atau bulan kedua walaupun telah diberikan dana talangan dari BPJS Kesehatan.

Penggunaan Dana PBI oleh BPJS Kesehatan haruslah dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab. Karena, BPJS Kesehatan bertanggungjawab secara formil maupun materiil dalam pelaksanaannya, dan akan diaudit oleh auditor independen, atas penggunaan dana PBI tersebut.

Dana PBI Menompang Pembiayaan JKN

Perlu menjadi perhatiaan para pihak, Dana PBI menyumbang sekitar 34% dari total penerimaan dana jaminan sosial kesehatan sebesar Rp. 74,4 T, diikuti PPU Bukan Penyelenggara Negara 28,7%, PPU Penyelenggaraa Negara sebesar 18,9%, PBPU 9,4%, Dana Pemda 6,6%, kemudian BP 2,3%.[1] Ditambah dengan Pengunandangan PMK 33/2019 yang memberi jaminan likuiditasnya, semakin menegaskan bahwa dana PBI memiliki andil  terbesar dalam menopang pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).  Oleh sebab itu, stigma peserta penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan sebagai kasta terbawah penerima layanan kesehatan diharapkan sudah tidak ada lagi, mengingat sejatinya Peserta PBI lah penopang pembiayaan layanan kesehatan saat ini.

Lebih lanjut muatan PMK 33/2019 klik tautan ini,

 

[1] Laporan Keuangan BPJS Kesehatan, 2017, diolah.

Jaminan Likuiditas Keuangan Dana PBI Jaminan Kesehatan
Scroll to top