fbpx

Omnibus law Kembalikan Sentralistik Penataan Ruang

Baroindo.id_Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) menghendaki penyelenggaraan penataan ruang dikembalikan ke Pemerintah Pusat. RUU Cipta Kerja, Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.” Kewenangan ini meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. RUU Cipta Kerja menghapus Pasal 10 dan Pasal 11 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang memberi kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan penataan ruang. Peran Pemerintah Daerah dalam penataan ruang menyempit padal lingkup menyusun dan menyediakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang merupakan rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota, yang penetapannya terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat,  setelah melalui konsultasi publik termasuk dengan DPRD.

Tidak Ada Lagi Kawasan Strategis Provinsi, Kabupaten/Kota

UU 26 Tahun 2007, Pasal 5 ayat (5) menyebutkan Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Omnibus Law Cipta Kerja merubahnya, tidak ada lagi kawasan strategis Provinsi, Kabupaten/Kota, yang ada hanya kawasan strategis nasional.

Omnibus Law mengatur penataan ruang berdasarkan pada 5 hal, yaitu: 1) sistem, terdiri atas sistem wilayah  dan internal perkotaan; 2) fungsi utama kawasan, terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya; 3) wilayah adminstrasi, terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; 4) kegiatan kawasan, terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan; dan 5) nilai strategis, kawasan strategis nasional.

Integrasi dan Digitalisasi RDTR

Selain itu, kebijakan penataan ruang dalam Omnibus Law Cipta Kerja, menghendaki peran Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menyediakan RDTR dalam bentuk digital yang sesuai dengan standar dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR. Kemudian, Pemerintah mengintegrasikan bentuk digital tersebut dalam sistem Perizinan Berusaha secara Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip Berjenjang dan Komplementer

Omnibus Law Cipta Kerja juga menghendaki penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Maksudnya, disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan rencana tata ruang.

Penghapusan kawasan strategis di pemerintah daerah, integrasi dan digitalisasi RDTR, dan penataan ruang yang berjenjang dan komplementer, menunjukkan pola peran sentral dari pemerintah pusat dalam penyelenggaraan panataan ruang, dari yang sebelumnya ada distribusi kewenangan ke pemerintah daerah, melalui Omnibuslaw Cipta Kerja hendak dikembalikan, menjadi sentralistik kewenangan pemerintah pusat. (Adhi Kristian)

Omnibus law Kembalikan Sentralistik Penataan Ruang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top