fbpx

Adaptasi Pemda Atas PP 21 Tahun 2020, Kunci Efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar

Baroindo.id_PP 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah diundangkan, (31/03/2020). Kecepatan Pemerintah Daerah dalam mengadaptasi PP tersebut menentukan efektifitas penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pembatasan Kegiatan Tingkat Lokal

PSBB, pembatasan kegiatan di level Pemerintah Daerah (Lokal). PSBB merupakan  pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebarannya, dengan pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (Psl. 1 PP 21/2020).

Kewenangan Menteri Kesehatan

Penetapan status PSBB menjadi kewenangan Menteri Kesehatan. Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) berwenang mengusulkan status PSBB di daerahnya kepada Menteri Kesehatan. Atas usulan tersebut Menteri Kesehatan dapat memberikan persetujuan dan penetapan status PSBB yang diajukan setelah memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Dsease 2019 (COVID-19).

Selain itu, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Dsease 2019 (COVID-19) juga berhak mengusulkan status PSBB suatu daerah Kepada Menteri Kesehatan. Apabila Menteri menyetujuinya, maka Pemda yang bersangkutan wajib melaksanakannya.

Kewajiban Pemerintah Daerah Sebagai Pelaksana PSBB

Pemerintah Daerah sebagai pelaksana PSBB dapat melakukan pembatasan kegiatan paling sedikit mencakup peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan,  dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Konsekuensi atas pelaksanaan PSBB tersebut, pemda berkewajiban untuk:

  1. memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, dalam hal melaksanakan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Misalnya: lalu lintas logistik untuk kebutuhan dasar penduduk tidak boleh terhambat/terganggu. Pedagang yang terdampak pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum wajib diperhatikan kebutuhan dasarnya, dsb.
  2. melaksanakan dan memperhatikan ketentuan UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Ketentuan dalam UU No 6 Tahun 2018 yang wajib diperhatikan Pemda diantaranya:

  1. pemenuhan hak penduduk memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan;
  2. Pemenuhan hal penduduk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina; dan
  3. Ketentuan-ketentuan dalam penjagaan pentu masuk transportasi darat, laut, dan udara. Termasuk pengawasan awak, personel, penumpang, maupun barang.

Kunci di Tangan Pemda

Pemda sebagai pelaksana PSBB memegang kunci. Efektifitas kebijakan PSBB berdasarkan PP 21 Tahun 2020, dalam rangka penanganan COVID-19, akhirnya sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam menerjemahkan/mengadaptasi PP 21 Tahun 2020. Selain itu juga, kapasitas membangun kerja sama antar Pemda, dan antar Pemda dengan Pemerintah Pusat. (Adhi Kristian)


Download regulasi PP 21 Tahun 2020

Adaptasi Pemda Atas PP 21 Tahun 2020, Kunci Efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top