fbpx

Harap-Harap Cemas, PNS Pensiun Menanti Kepastian Cairnya Tabungan Perumahan

Baroindo.id_“Bapertarum dilikuidasi, BP Tapera beroperasi, Pensiunan menunggu cairnya tabungan perumahan PNS yang belum pasti.”

Bapertarum Berdiri

Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki tabungan perumahan. Pada tahun 1993 Presiden Suharto membuat Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Setiap PNS  baik Pusat maupun Daerah diwajibkan melakukan Tabungan Perumahan yang dipotong dari gaji masing-masing PNS. Untuk itulah berdasarkan Keppres ini juga dibentuk Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) yang diberi kewenangan penuh untuk mengalokasikan dan menyalurkan tabungan PNS tersebut.

Peserta Bapertarum PNS mendapat bantuan perumahan. Keppres 14/1993 setelah dirubah dengan Keppres 46/1994, memberikan hak kepada setiap PNS golongan I,II, dan III yang telah bekerja minimal 5 (lima) atas bantuan uang muka pembelian rumah dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah bagi Pegawai yang belum memiliki rumah, dan bantuan sebagian biaya membangun rumah bagi PNS yang sudah memiliki tanah di daerah tempat bekerja.

BP Tapera Berdiri, Bapertarum Dilikuidasi  

Pengundangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat menandai berakhirnya 23 tahun masa eksistensi Bapertarum PNS. Berdasarkan UU 4/2016 , Badan Penyelenggara Perumahan Rakyat (BP Tapera) dibentuk, sedangkan Bapertarum PNS dilikuidasi untuk semua asetnya dialihkan kepada BP Tapera (Pasal 77).

BP Tapera berkewajiban mengembalikan aset Bapertarum kepada PNS aktif maupun yang sudah pensiun atau meninggal dunia. Pokok Tabungan Perumahan PNS milik PNS aktif beserta hasil pemupukannya dialihkan kepada pegawai negeri sipil aktif peserta Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagai saldo awal Peserta pegawai negeri sipil.

Pengembalian Tabungan Kepada PNS Pensiun atau Meninggal Dunia

Kemudian bagaimana dengan pokok tabungan dan hasil pemupukan milik PNS pensiun atau meninggal dunia? Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumbahan Rakyat (PP 25/202), Pasal 67 ayat (3) huruf b, telah mengatur BP Tapera mengembalikan dana tabungan perumahan kepada PNS yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau ahli warisnya jika Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia. Selanjutnya, dalam ayat  (4) ditentukan bahwa tata cara pengalihan dan pengembalian dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Dengan demikian pengembalian tabungan perumahan PNS pensiun dapat terlaksana setelah Menteri Keuangan mengatur tata caranya.

Lalai Mengembalikan Dana Peserta, BP Tapera Terancam Sanksi

PNS yang pensiun atau meninggal dunia berakhir kepesertaanya berdasarkan Pasal 23 PP 25/2020.  BP Tapera berkewajiban mengembalikan pokok dan hasil pemupukan tabungan kepada PNS Pensiun atau ahli warisnya. Regulasi memberi batas pengembalian tersebut paling lama 3 bulan.

Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan sanksi peringatan kepada BP Tapera, dalam hal batas pengembalian tidak diindahkan. Peringatan secara tertulis kesatu, kedua, hingga total 20 hari masa peringatan,  kemudian disusul sanksi pengenaan bunga simpanan akibat keterlambatan pengembalian. Bunga keterlambatan tersebut dikembalikan beserta pokok simpanan dan hasil pemupukannya kepada peserta, dalam hal ini PNS pensiun atau ahli warisnya.

Menanti Permenkeu Tata Cara Pengalihan dan Pengembalian Dana Tabungan Perumahan PNS

Terhitung, 20 Mei 2O2O,  tanggal Pengundangan PP 25/2020, Pemerintah memerintahkan pembentukan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) tentang tata cara pengalihan dan pengembalian dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. Permenkeu ini ditunggu-tunggu PNS pensiun untuk memberi kepastian cara mendapatkan pokok dan hasil pemupukan tabungan. Mengingat, BP Tapera secara de jure telah operasional berdasarkan:

  1. UU 4/2016  Tabungan Perumahan Rakyat
  2. PP 25/2020 Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat
  3. PP 57/2018 Modal Awal Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat
  4. Perpres 9/2018 Tata Cara Pemilihan, Syarat, Larangan, Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Pemberhentian Komisioner dan/atau Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.

Karena memberi landasan hukum bagi:

  1. Kewajiban BP Tapera merealisasikan pengembalian tabungan perumahan PNS Pensiun;
  2. Hak menuntut PNS Pensiun kepada BP Tapera untuk merealisasikan pengembalian dana;dan
  3. Pemberlakukan ancaman sanksi Otoritas Jasa Keuangan kepada BP Tapera, dalam hal terjadi keterlambatan pengembalian tabungan yang dimaksud.

Permenkeu tersebut memiliki kedudukan hukum penting bagi dimulainya kepastian pengembalian tabungan perumahan PNS Pensiun dan ditunggu-tunggu PNS Pensiun. (AK).

Harap-Harap Cemas, PNS Pensiun Menanti Kepastian Cairnya Tabungan Perumahan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top