fbpx

Respon Covid-19, Pemerintah Longgarkan Iuran BPJS Ketenagakarjaan

Baroindo.id_Pemerintah menyesuaikan iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pemberi kerja, Peserta Penerima Upah  (PPU), dan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), sebagai respon atas terjadinya bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).  Penyesuaian berupa:

  1. kelonggaran batas waktu pembayaran Iuran JKK, Iuran JKM, Iuran JHT, dan Iuran JP setiap bulan;
  2. keringanan Iuran JKK dan Iuran JKM; dan
  3. penundaan pembayaran sebagian Iuran JP.

Penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakejaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (PP 49/2020), yang diundangkan pada tanggal 1 September 2020.

Kelonggaran Batas Waktu Iuran

Batas waktu iuran sebelumnya ditentukan Paling lambat tanggal 15, berdasarkan PP 49/2020 disesuaikan  menjadi paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya. Jika tanggal 30 jatuh pada hari libur maka iuran dibayarkan pada hari kerja sebelum tanggal 30 tersebut.

Keringanan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Keringanan iuran JKK diberikan sebesar  99%, atau  menjadi 1% dari iuran normal. Sebagaimana ditentukan dalam PP 44/2015,  Iuran JKK bagi PPU ditentukan berdasarkan tingkat risiko pekerjaan. Setelah mengalami penyesuaian iuran berdasarkan tingkat risiko ini menjadi 1% dikali (untuk masing-masing Risiko sangat  tinggi 1,74%, risiko tinggi 1,27%, risiko sedang 0,89%, risiko rendah 0,54%, risiko sangat rendah 0,24%) dari upah sebulan. Dengan demikian, misal untuk iuran PPU dengan tinggkat risiko tinggi iuran menjadi 0,0174% dari upah sebulan.

Selanjutnya untuk iuran JKK bagi PBPU, ditentukan menjadi 1% dari nominal tertentu berdasarkan tingkat penghasilan, yang telah ditetapkan dalam lampiran II PP 44/2015. Sebagai contoh, lampiran II PP 44/2015 untuk penghasilan PBPU Rp. 1.900.000 sampai dengan 2.099.000, iuran JKK ditetapkan sebesar Rp. 20.000. Setelah penyesuaian, semestinya  menjadi 1% dari Rp. 20.000, atau menjadi Rp. 200,- (dua ratus rupiah).

Keringanan Iuran Jaminan Kematian

Keringanan iuran JKM menjadi 1% dari iuran normal. Iuran JKM yang dimaksud sebagaimana diatur dalam PP 44/2015. Dengan demikian iuran JKM menjadi 1% dikali 0,030% dari upah sebulan atau menjadi 0,0030% dari upah sebulan untuk PPU. Sedangkan penyesuaian iuran bagi PBPU ditentukan sebesar 1% dikali Rp.6.800,- atau menjadi Rp. 68,- setiap bulan.

Untuk mendapatkan keringanan yang dimaksud, peseta JKK JKM yang mendaftar sebelum Agustus 2020 wajib telah melunasi iuran hingga Juli 2020. Sedangkan peserta yang terdaftar setelah Juli 2020, wajib membayar iuran terlebih dahulu untuk dua bulan pertama secara normal berdasarkan PP 44/2015.

Keringanan diberikan tanpa melaui permohonan. BPJS Ketenagakerjaan memberikan keringanan kepada Perserta PPU dan PBPU tersebut secara langsung, tanpa melalui permohonan. BPJS Ketenagakerjaan melaksanakannya melalui sistem kepesertaan yang dikelolanya.

Penundaan Sebagian Iuran JP

PP 49/2020 juga memberi penundaan pembayaran sebagian iuran JP yang menjadi tanggungan pemberi kerja. Berdasarkan PP ini pemberi kerja wajib memungut dan menyetorkan iuran JP dari pekerja sebesar 1% dari upah, dan wajib membayarkan dan menyetorkan iuran JP yang menjadi tanggungannya sebesar 2% dari upah pekerja.

Pelaksanaan ketentuan tersebut  disesuaikan, bahwa pemberi kerja membayarkan 1% dari tanggungannya, sedangkan untuk 99% sisa tanggungannya dapat ditangguhkan pelunasannya dalam tenggat 15 Mei 2021 hingga 15 April 2022.

Penundaan sebagian iuran ini  juga diberlakukan untuk pemberi kerja dalam Usaha menengah dan besar maupun usaha mikro dan kecil, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam PP 49/2020. Penundaan untuk usaha menegah dan besar melalui proses pengajuan permohonan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, yang akan diverifikasi dalam 3 hari kerja, untuk hari selanjutnya diberitahukan hasilnya, penolakan ataukah persetujuan permohonan penundaan. Sedangkan untuk usaha mikro dan kecil hanya melalui pemberitahuan, yang kemudian dalam 1 hari sejak diterimanya pemberitahuan, BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan mulai berlakunya penundaan pembayaran yang dimaksud.

Masa Pemberian Penyesuaikan

Masa pemberian penyesuain ini selama 6 bulan. Penyesuaian Iuran dalam PP 49/2020  ini berlaku dimulai sejak Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bulan Agustus 2020 sampai dengan Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bulan Januari 2021, (Pasal 26 PP 49/2020). (AK)

_____

download regulasi PP 49/2020 di sini.

 

Respon Covid-19, Pemerintah Longgarkan Iuran BPJS Ketenagakarjaan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top