Author: pengelola

Pengundangan: Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengundangkan Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, melalui Lembaran Negara RI No. 165, Tahun 2018. Perpres ini menggantikan Perpres 12/2013 yang telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan melalui: Perpres 111/2013 tentang Perubahan atas Perpres 12/2013 Perpres 19/2016 tentang Perubahan Kedua Perpres 12/2013 Perpres 28/2016 tentang Perubahan Ketiga Perpres 12/2013

Pengundangan: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan

Baroindo.id_Permenkes 51/2018 ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Perpres 82/2018 yang memerintahkan Menteri Kesehatan untuk mengatur lebih lanjut penetapan pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, besaran dan tata cara pengenaan Urun Biaya. Secara umum urun biaya dikenakan kepada peserta yang mendapat jenis pelayanan kesehatatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan dalam program jaminan kesehatan, kriteria umumnya pelayanan […]

Lunasi Tunggakan Iuran JKN, Penjaminan Aktif Kembali

Baroindo.id_Pasal 42 Perpres 82/2018 mengatur sanksi kepada peserta yang  terlambat membayarkan iuran. Sanksi meliputi pemberhentian sementara penjaminan peserta dan dana atas pelayanan kesehatan Sanksi Pemberhentian Sementara Penjaminan Peserta Penghentian sementara penjaminan bagi setiap peserta dikenakan apabila Peserta terlambat membayarkan iuran jaminan kesehatan hingga akhir bulan berjalan. Penghentian sementara penjaminan tersebut dimulai sejak tanggal 1 bulan selanjutnya. […]

Sudahkan Daerah Anda Alokasikan Pajak Rokok Untuk Kesehatan?

Baroindo.id_Pengaturan peran pemerintah daerah dalam sistem jaminan sosial kesehatan semakin diperluas.  Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan menghendaki BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah meningkatkan kerja sama untuk keberlangsungan Jaminan Sosial Kesehatan Indonesia. Pasal 99 Perpres 82/2018 mengatur kerja sama BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah meliputi ruang lingkup berikut: peningkatan pencapaian kepesertaan di wilayahnya dengan penerbitan regulasi yang […]

Perpres 82/2018, 25 Hari Klaim Rumah Sakit Kepada BPJS Kesehatan Terbayarkan

Baroindo.id_Perpres 82/2018 memberi batas waktu pengajuan dan pembayaran klaim atas pelayanan kesehatan dalam hubungan FKRTL dengan BPJS Kesehatan. Proses klaim dari pengajuan hingga pembayaran tidak boleh lebih dari 25 (dua puluh lima) hari. Pasal 76 Perpres 82/2018 tentang JK mengatur FKRTL mengajukan klaim kolektif kepada BPJS Kesehatan secara periodik dan lengkap. Atas pengajuan klaim tersebut, […]

Hindari Inefesiensi Gugatan Pengadilan, 3 Standar untuk Direksi BPJS

Baroindo.id_Risiko hukum menyertai Direksi BPJS dalam menjalankan tugasnya. Salah satu risiko bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian finansial dalam pengelolaan dana jaminan sosial. Apa saja standar yang wajib dipatuhi Direksi BPJS untuk menghindarinya? Di ranah hukum keperdataan, Direksi BPJS, baik Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, memiliki tanggung jawab hukum yang berat. Pasal 38 UU BPJS menentukan Direksi bertanggung jawab […]

Pengundangan: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia

Baroindo.id_Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia (Permenaker 18/2018) memuat materi meliputi: Jenis program jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia, yang meliputi Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Hari Tua (JHT) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dari ketiga jenis program ini, JKM dan JKK wajib diikuti, sedangkan […]

Pengundangan: Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran

Baroindo.id_Permenkeu 10/2018 diundangkan dalam Berita Negara RI Tahun 2018, No. 218. Permenkeu ini pada pokoknya mengatur: Penyediaan Dana Anggaran iuran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) diusulkan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) kepada Menteri Kesehatan untuk selanjutnya Menteri Kesehatan mengajukannya kepada Menteri Keuangan. Apabila terjadi perubahan jumlah peserta PBI dan/atau besaran iuran PBI yang mengakibatkan terlampauinya pagu […]

Dilaporkan Perkosa Asisten, Dewas BPJS Kebal Hukum?

Baroindo.id_Kasus dugaan perbuatan tercela di Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) mengemuka ke publik. Salah satu anggota Dewas berinisial SAB dikabarkan telah melakukan perkosaan terhadap RA (27), asisten  berstatus pekerja kontrak. Upaya RA untuk mendapat perlindungan dan keadilan dengan melaporkan perbuatan SAB ke internal Dewas BPJS TK, berujung skorsing. Apakah Dewas BPJS TK tidak […]

Dewas BPJS TK, Apa Perlu Mengelola SDM?

Baroindo.id_Seminggu ini BPJS Ketenagakerjaan menjadi sorotan berbagai media, baik media sosial maupun media mainstream. Khususnya yang menyangkut anggota Dewan Pengawas BPJS TK, berinisial SAB, yang dituduh memperkosa sekretarisnya sejak 2 tahun yang lalu. Yang bersangkutan sebut saja inisial RA, buka suara dan mengadu kesana kemari, termasuk kepada Ketua dan beberapa anggata Dewas BPJS TK lainnya […]

Scroll to top