fbpx

regulatory issue

Harap-Harap Cemas, PNS Pensiun Menanti Kepastian Cairnya Tabungan Perumahan

Baroindo.id_“Bapertarum dilikuidasi, BP Tapera beroperasi, Pensiunan menunggu cairnya tabungan perumahan PNS yang belum pasti.” Bapertarum Berdiri Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki tabungan perumahan. Pada tahun 1993 Presiden Suharto membuat Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Setiap PNS  baik Pusat maupun Daerah diwajibkan melakukan Tabungan Perumahan yang dipotong dari gaji masing-masing […]

Adaptasi Pemda Atas PP 21 Tahun 2020, Kunci Efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar

Baroindo.id_PP 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah diundangkan, (31/03/2020). Kecepatan Pemerintah Daerah dalam mengadaptasi PP tersebut menentukan efektifitas penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembatasan Kegiatan Tingkat Lokal PSBB, pembatasan kegiatan di level Pemerintah Daerah (Lokal). PSBB merupakan […]

Omnibus law Kembalikan Sentralistik Penataan Ruang

Baroindo.id_Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) menghendaki penyelenggaraan penataan ruang dikembalikan ke Pemerintah Pusat. RUU Cipta Kerja, Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.” Kewenangan ini meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. RUU Cipta Kerja menghapus Pasal 10 dan Pasal 11 UU No. 26 Tahun 2007 […]

79 Undang-Undang Terimbas Omnibus Law Cipta Kerja

Wujudkan visi Indonesia 2045, menjadi Negara dengan kekuatan ekonomi 5 (lima) besar dunia, Pemerintah kebut Omnimbus Law Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja). Baroindo.id_RUU Cipta Kerja dianggap penting untuk menjawab perubahan ekonomi global. Menurut paparan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (5/02),  RUU ini akan mendorong penciptaan lapangan pekerjaan 2,7 hingga 3 juta pertahun, dan investasi 6,6%-7,0% yang […]

Perlindungan Kehilangan Pekerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Kebijakan dasar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam RUU Cipta Kerja (Omnibus law Cipta Kerja) menghendaki adanya  perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK. Pekerja yang terkena PHK tetap mendapatkan pesangon, penghargaan masa kerja. Selain itu ada yang baru, Pemerintah memberikan tambahan kompensasi berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Jaminan Kehilangan Pekerjaan RUU Cipta Kerja akan merubah Undang-undang […]

Pemerintah Putuskan Tak Pulangkan Anggota ISIS Eks WNI

Presiden Utamakan Keamanan 260 Juta Penduduk Setelah sempat menjadi polemik panjang di tengah masyarakat, akhirnya Pemerintah RI memutuskan tidak berencana memulangkan anggota ISIS eks WNI. Berdasarkan sumber laman setneg.go.id, bahwa pemerintah beralasan memiliki tanggung jawab untuk memberikan rasa aman bagi kurang lebih 260 juta penduduk Indonesia. “Mengutamakan hal tersebut, hingga saat ini pemerintah tak berencana untuk […]

Blokir 4.020 Situs dan Aplikasi Fintech, Kemenkominfo Klaim Aktif Lindungi Masyarakat

Kementerian Kominfo tengah aktif memantau layanan financial technology (fintech) ilegal, melalui mesin AIS dan aduan masyarakat, sebagai salah satu wujud komitmen  dalam melindungi masyarakat dari layanan fintech ilegal maupun yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut siaran persnya (10/01), Kementerian Kominfo telah menangani dan memblockir 4020 situs dan aplikasi fintech selama Agustus 2018 […]

Profil Lembaga Dewan Pengawas KPK, Berdasar PP 4/2020

UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pengawas dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketentuan Pasal 37E UU No. 19 Tahun 2019 mendelegasikan pembentukan Peraturan Pemerintah untuk mengatur tata cara pengangkatan ketua dan anggota […]

Hindari Inefesiensi Gugatan Pengadilan, 3 Standar untuk Direksi BPJS

Baroindo.id_Risiko hukum menyertai Direksi BPJS dalam menjalankan tugasnya. Salah satu risiko bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian finansial dalam pengelolaan dana jaminan sosial. Apa saja standar yang wajib dipatuhi Direksi BPJS untuk menghindarinya? Di ranah hukum keperdataan, Direksi BPJS, baik Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, memiliki tanggung jawab hukum yang berat. Pasal 38 UU BPJS menentukan Direksi bertanggung jawab […]

Perlunya Rumah Sakit Adaptasi Kriteria Kegawatdaruratan

Baroindo.id_ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Permenkes 47/2018) layaknya diketahui dan dipahami publik. Pasal 3 Permenkes 47/2018 mengatur kriteria kegawatdaruratan meliputi: mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain/lingkungan; adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi; adanya penurunan kesadaran; adanya gangguan hemodinamik; dan/atau memerlukan tindakan segera. Selain kriteria tersebut di […]

Scroll to top