fbpx

Regulasi Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

 

Judul Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Pertimbangan pembentukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115A ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, ketentuan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta ketentuan Pasal 152 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Materi muatan 81 Pasal, 10 Bab, mengatur pokok-pokok berikut:

  1. Ketentuan umum
  2. Kelembagaan 
  3. Pelayanan perizinan
  4. Pengembangan dan pemanfaatan aset
  5. Fasilitas dan kemudahan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
  6. Pengembangan dan pengelolaan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun
  7. Sanksi 
  8. Ketentuan lain-lain
  9. Ketentuan peralihan
  10. Ketentuan penutup
Tanggal pengundangan 2 Februari 2021
Pengundangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51

_____

Download Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 di sini.

Regulasi Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Scroll to top