fbpx

regulatory issue

Yogyakarta Tegakkan Sanksi  Jaminan Sosial, Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pengusaha

Baroindo.id_ Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengundangkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2021 Tentang  Optimalisasi Kepesertaan dan Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Pergub 99/2021),  27/09/2021. Pertimbangan pembentukan pergub ini antara lain sebagai wujud komitmen atas pemenuhan hak warga atas jaminan sosial ketenagakerjaan, dan melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun […]

Akhir Pengalihan Program Jaminan Sosial ASABRI dan TASPEN ke BPJS Ketenagakerjaan, Pasca Putusan MK

 Akhir Pengalihan Program Jaminan Sosial ASABRI dan TASPEN ke BPJS Ketenagakerjaan,  Pasca Putusan MK oleh: Adhi Kristian Dua Pesan Penting UU SJSN UU SJSN mengharuskan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang-undang (Pasal 5 ayat (1) UU SJSN). Untuk mengisi kekosongan hukum (rechtsvacuum) dan menjamin kepastian hukum (rechtszekerheid) UU SJSN menegaskan keempat BUMN penyelenggara Jamsos […]

Masyarakat Adat Ada dalam RANHAM 2021-2025, Adakah Jaminan Perlindungan?

oleh: Adhi Kristian Baroindo.id_ Langkah maju Presiden, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021 – 2025 menyasar Kelompok masyarakat adat. Peraturan Presiden  Nomor  53 Tahun 2021, Pasal 3 ayat (1), menyebutkan RANHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat sasaran strategis dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terhadap kelompok sasaran: a. […]

Presiden Instruksikan Notaris dan Advokat Daftar BPJS Ketenagakerjaan

Baroindo.id_Untuk mengoptimalisasikan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Presiden Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, 25 Maret 2021. Inpres memerintahkan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  untuk mengambil langkah-langka agar profesi notaris dan advokat menjadi peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, dan menyediakan data badan usaha untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan Program […]

REGULASI KAWASAN EKONOMI KHUSUS BATAM AERO TECHNIC

Presiden Jokowi menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic, tanggal 8 Juni 2021. Kawasan Bandar Udara Hang Nadim Batam yang berada dalam wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam perlu mengembangkan perawatan (Maintenance, Repair, and Ouerhaul/MRo) pesawat udara dalam rangka menunjang industri transportasi udara baik untuk penumpang […]

REGULASI KAWASAN EKONOMI KHUSUS NONGSA

Presiden Jokowi menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa, pada tanggal 8 Juni 2021. Kawasan Nongsa yang berada dalam wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam perlu dikembangkan pada beberapa kegiatan usaha, terutama untuk mendorong pengembangan kegiatan riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi, pariwisata, pendidikan, dan industri kreatif serta […]

Presiden Bentuk Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Kebutuhan atau Pemborosan?

Presiden membentuk Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2021. Pembentukan, dalam rangka menyinergikan substansi, strategi, dan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang dilakukan oleh kementerian/lembaga/otoritas/pemerintah daerah. Satgas UU Cipta Kerja terdiri atas Ketua: Sdr. Mahendra Siregar;  Wakil Ketua I: Sdr. Suahasil […]

Vaksinasi Covid-19, Kepentingan Kemanusiaan atau Bisnis?

Vaksinasi Covid-19, Kepentingan Kemanusiaan atau Bisnis? Oleh: Adhi Kristian Pemerintah telah menetapkan regulasi acuan pelaksanaan Vaksinasi covid-19, melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penaggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Regulasi ini membagi pelaksanaan Vaksinasi dalam 2 kategori, yaitu vakisnasi Program dan Vaksinasi Gotong Royong Dikotomi Vaksinasi Yang […]

Tiga Belas Kunci Keberhasilan BUMDES, Pasca UU Cipta Kerja

Baroindo.id_Perangkat Desa dan BUMDES menghadapi tantangan untuk mengadaptasi setiap perubahan regulasi terkait. Perkembangan regulasi BUMDES mencatat bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pada tanggal 2 Februari 2021. Selanjutnya, […]

Adaptasi 21 Ketentuan Penting dalam Keimigrasian

Baroindo.id_Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Presiden Joko Widodo telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021  tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan  Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada tanggal 2 Februari 2021. Perubahan regulasi […]

Scroll to top