Presiden membentuk Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2021. Pembentukan, dalam rangka menyinergikan substansi, strategi, dan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang dilakukan oleh kementerian/lembaga/otoritas/pemerintah daerah. Satgas UU Cipta Kerja terdiri atas Ketua: Sdr. Mahendra Siregar; Wakil Ketua I: Sdr. Suahasil […]
Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Judul Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pertimbangan pembentukan untuk penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kemudahan berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor […]
Regulasi Kerja Sama Pemerintah dengan BUMN Bidang Informasi Geospasial
Judul Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar Pertimbangan pembentukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Materi muatan 33 Pasal, 10 Bab, mengatur pokok-pokok berikut: Ketentuan umum […]
Regulasi Bidang Usaha Penanaman Modal
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Pertimbangan pembentukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Materi muatan 15 Pasal Tanggal pengundangan 2 Februari 2021 Pengundangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61 _____ Download Peraturan Pemerintah […]
Regulasi Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan
Judul Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan Pertimbangan pembentukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Materi muatan 56 Pasal, 8 Bab, mengatur pokok-pokok berikut: Ketentuan umum Pembentukan, kedudukan, fungsi, dan tugas Organisasi Tata kerja Pengangkatan dan pemberhentian […]
Regulasi Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset Pertimbangan pembentukan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset, perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham […]
Regulasi Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya Pertimbangan pembentukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 172 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Materi muatan 13 Pasal, 5 Bab, mengatur pokok-pokok berikut: Ketentuan umum Modal, aset, pinjaman, dan pengelolaan […]
Regulasi Keimigrasian
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Pertimbangan pembentukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Materi muatan Pasal 1 memuat 21 pokok […]
Regulasi Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan Pertimbangan pembentukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Materi muatan 85 Pasal, 8 Bab, mengatur pokok-pokok berikut: Ketentuan umum Klasifikasi rumah sakit Kewajiban rumah sakit Akreditasi rumah sakit Pembinaan dan pengawasan […]
Regulasi Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran Pertimbangan pembentukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Materi muatan 103 Pasal, 10 Bab, mengatur pokok-pokok berikut: Ketentuan umum Penyelenggaraan pos Penyelenggaraan telekomunikasi Penggunaan spektrum frekuensi […]