Presiden membentuk Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2021. Pembentukan, dalam rangka menyinergikan substansi, strategi, dan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang dilakukan oleh kementerian/lembaga/otoritas/pemerintah daerah. Satgas UU Cipta Kerja terdiri atas Ketua: Sdr. Mahendra Siregar; Wakil Ketua I: Sdr. Suahasil […]
Omnibus law Kembalikan Sentralistik Penataan Ruang
Baroindo.id_Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) menghendaki penyelenggaraan penataan ruang dikembalikan ke Pemerintah Pusat. RUU Cipta Kerja, Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.” Kewenangan ini meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. RUU Cipta Kerja menghapus Pasal 10 dan Pasal 11 UU No. 26 Tahun 2007 […]
79 Undang-Undang Terimbas Omnibus Law Cipta Kerja
Wujudkan visi Indonesia 2045, menjadi Negara dengan kekuatan ekonomi 5 (lima) besar dunia, Pemerintah kebut Omnimbus Law Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja). Baroindo.id_RUU Cipta Kerja dianggap penting untuk menjawab perubahan ekonomi global. Menurut paparan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (5/02), RUU ini akan mendorong penciptaan lapangan pekerjaan 2,7 hingga 3 juta pertahun, dan investasi 6,6%-7,0% yang […]
Perlindungan Kehilangan Pekerjaan dalam RUU Cipta Kerja
Kebijakan dasar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam RUU Cipta Kerja (Omnibus law Cipta Kerja) menghendaki adanya perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK. Pekerja yang terkena PHK tetap mendapatkan pesangon, penghargaan masa kerja. Selain itu ada yang baru, Pemerintah memberikan tambahan kompensasi berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Jaminan Kehilangan Pekerjaan RUU Cipta Kerja akan merubah Undang-undang […]