https://pa-sampang.go.id/ https://stmik-budidarma.ac.id/ https://dpmd.lomboktimurkab.go.id/ https://kl.poltekkesjkt2.ac.id/ https://sc.syekhnurjati.ac.id/ http://kec.cintapuri-darussalam.banjarkab.go.id/ regulasi jaminan sosial – BAROINDO

regulasi jaminan sosial

Akhir Pengalihan Program Jaminan Sosial ASABRI dan TASPEN ke BPJS Ketenagakerjaan, Pasca Putusan MK

 Akhir Pengalihan Program Jaminan Sosial ASABRI dan TASPEN ke BPJS Ketenagakerjaan,  Pasca Putusan MK oleh: Adhi Kristian Dua Pesan Penting UU SJSN UU SJSN mengharuskan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang-undang (Pasal 5 ayat (1) UU SJSN). Untuk mengisi kekosongan hukum (rechtsvacuum) dan menjamin kepastian hukum (rechtszekerheid) UU SJSN menegaskan keempat BUMN penyelenggara Jamsos […]

Presiden Instruksikan Notaris dan Advokat Daftar BPJS Ketenagakerjaan

Baroindo.id_Untuk mengoptimalisasikan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Presiden Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, 25 Maret 2021. Inpres memerintahkan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  untuk mengambil langkah-langka agar profesi notaris dan advokat menjadi peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, dan menyediakan data badan usaha untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan Program […]

Regulasi Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

Judul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Pertimbangan pembentukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Materi muatan 37 Pasal, 8 Bab, mengatur pokok-pokok berikut: Ketentuan umum Kepesertaan dan Tata Cara Pendaftaran […]

Regulasi Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Judul Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/P Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pertimbangan pembentukan bahwa masa tugas Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Presiden Nomor 25/P Tahun 2016 tanggal 16 Februari […]

Regulasi Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

Judul Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Pertimbangan pembentukan pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), yang merupakan bencana non alam yang telah ditetapkan statusnya sebagai bencana nasional, telah mengakibatkan meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah […]

Regulasi Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan

  Judul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Pertimbangan pembentukan meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, […]

Regulasi Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/Pmk.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran

Judul Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/Pmk.02/201913 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/Pmk.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Pertimbangan pembentukan bahwa ketentuan mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana iuran jaminan kesehatan yang dianggarkan oleh Pemerintah bagi penerima bantuan iuran telah diatur […]

Regulasi Penyakit Akibat Kerja

Judul Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja Pertimbangan pembentukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyakit Akibat Kerja Materi muatan 7 Pasal Tgl pengundangan 29 Januari 2019 Pengundangan […]

Regulasi Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Milik Pemerintah Pusat

Judul Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/Pmk.02/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Milik Pemerintah Pusat Pertimbangan pembentukan bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara […]

Regulasi Pelayanan Kegawatdaruratan

Judul Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan Pertimbangan pembentukan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kegawatdaruratan yang terpadu dan terintegrasi dalam Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), diperlukan pengaturan pelayanan kegawatdaruratan; bahwa pengaturan standar instalasi gawat darurat di Rumah Sakit sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar […]

Scroll to top