Baroindo.id_ Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengundangkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Kepesertaan dan Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Pergub 99/2021), 27/09/2021. Pertimbangan pembentukan pergub ini antara lain sebagai wujud komitmen atas pemenuhan hak warga atas jaminan sosial ketenagakerjaan, dan melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun […]
REGULASI PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENJUALAN METERAI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENJUALAN METERAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai; Mengingat […]
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021-2025
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2021 RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2021 – 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal, dan non diskriminatif, oleh karena itu harus […]
Masyarakat Adat Ada dalam RANHAM 2021-2025, Adakah Jaminan Perlindungan?
oleh: Adhi Kristian Baroindo.id_ Langkah maju Presiden, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021 – 2025 menyasar Kelompok masyarakat adat. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021, Pasal 3 ayat (1), menyebutkan RANHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat sasaran strategis dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terhadap kelompok sasaran: a. […]
Presiden Instruksikan Notaris dan Advokat Daftar BPJS Ketenagakerjaan
Baroindo.id_Untuk mengoptimalisasikan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Presiden Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, 25 Maret 2021. Inpres memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengambil langkah-langka agar profesi notaris dan advokat menjadi peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, dan menyediakan data badan usaha untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan Program […]
REGULASI KAWASAN EKONOMI KHUSUS BATAM AERO TECHNIC
Presiden Jokowi menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic, tanggal 8 Juni 2021. Kawasan Bandar Udara Hang Nadim Batam yang berada dalam wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam perlu mengembangkan perawatan (Maintenance, Repair, and Ouerhaul/MRo) pesawat udara dalam rangka menunjang industri transportasi udara baik untuk penumpang […]
REGULASI KAWASAN EKONOMI KHUSUS NONGSA
Presiden Jokowi menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa, pada tanggal 8 Juni 2021. Kawasan Nongsa yang berada dalam wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam perlu dikembangkan pada beberapa kegiatan usaha, terutama untuk mendorong pengembangan kegiatan riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi, pariwisata, pendidikan, dan industri kreatif serta […]
Regulasi Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
Judul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik PertimbanganPembentukan 1. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap Pencipta, Pemegang Hak Cipta ,dan pemilik Hak Terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dibutuhkan pengaturan mengenai […]
Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Judul Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pertimbangan pembentukan untuk penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kemudahan berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor […]
Regulasi Kerja Sama Pemerintah dengan BUMN Bidang Informasi Geospasial
Judul Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar Pertimbangan pembentukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Materi muatan 33 Pasal, 10 Bab, mengatur pokok-pokok berikut: Ketentuan umum […]