Baroindo.id_Seminggu ini BPJS Ketenagakerjaan menjadi sorotan berbagai media, baik media sosial maupun media mainstream. Khususnya yang menyangkut anggota Dewan Pengawas BPJS TK, berinisial SAB, yang dituduh memperkosa sekretarisnya sejak 2…
Baroindo.id_BPJS Kesehatan menyusun Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 untuk melaksanakan ketentuan klaim pembayaran Fasilitas Kesehatan dalam Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Peraturan BPJS ini memuat pengaturan: Sistem pembayaran…
Baroindo.id_Permenkes 51/2018 ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Perpres 82/2018 yang memerintahkan Menteri Kesehatan untuk mengatur lebih lanjut penetapan pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, besaran dan tata cara pengenaan Urun…
Baroindo.id_Mulai tanggal 1 April 2019, Perdagangan melalui sistem elektronik (E-commerce) akan medapat perlakuan pepajakan meliputi: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan atas transaksi di dalam Daerah…
Baroindo.id_Yuridis formal, kata transformasi pertama kali muncul dalam Penjelasan Umum UU SJSN. Penjelasan umum, Alinea terakhir menyebutkan bahwa dalam undang-undang ini diatur penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang meliputi jaminan…
Regulasi jaminan sosial _ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) dibentuk dengan pertimbangan bahwa: sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan…
Baroindo.id_Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2018 (PP 53/2018) disusun dalam rangka mendukung penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional dan mengoptimalkan pengelolaan aset dana jaminan sosial melalui: o penambahan, o pengembangan, dan/atau…
Baroindo.id _ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, dibentuk dengan pertimbangan bahwa: Pasal 14 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial…
Baroindo.id_ Kontrol masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dapat melalui mediasi, selain jalur litigasi. Sebagaimana kita ketahui jalur litigasi dilakukan melalui judicial review Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi,…
Baroindo.id_Komite Etik dan Hukum RS merupakan unsur organisasi nonstruktural yang membantu kepala atau direktur RS untuk penerapan etika RS dan hukum perumahsakitan. Pembentukan organisasi, pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Etik…