Profil Lembaga Dewan Pengawas KPK, Berdasar PP 4/2020
UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pengawas …
Hindari Inefesiensi Gugatan Pengadilan, 3 Standar untuk Direksi BPJS
Baroindo.id_Risiko hukum menyertai Direksi BPJS dalam menjalankan tugasnya. Salah satu risiko bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian finansial dalam pengelolaan dana jaminan sosial. Apa saja …
Perlunya Rumah Sakit Adaptasi Kriteria Kegawatdaruratan
Baroindo.id_ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Permenkes 47/2018) layaknya diketahui dan dipahami publik. Pasal 3 Permenkes 47/2018 mengatur kriteria kegawatdaruratan …
Pengundangan: Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengundangkan Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, melalui Lembaran Negara RI No. 165, Tahun 2018. Perpres ini menggantikan Perpres 12/2013 yang telah mengalami 3 …
Pengundangan: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan
Baroindo.id_Permenkes 51/2018 ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Perpres 82/2018 yang memerintahkan Menteri Kesehatan untuk mengatur lebih lanjut penetapan pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, besaran …
Lunasi Tunggakan Iuran JKN, Penjaminan Aktif Kembali
Baroindo.id_Pasal 42 Perpres 82/2018 mengatur sanksi kepada peserta yang terlambat membayarkan iuran. Sanksi meliputi pemberhentian sementara penjaminan peserta dan dana atas pelayanan kesehatan
Sanksi Pemberhentian Sementara …
