Pemerintah telah mengundangkan UU 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement), 28 Februari 2020. Penjelasan UU 1 Tahun 2020 menerangkan bahwa:…
Baroindo.id_Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) menghendaki penyelenggaraan penataan ruang dikembalikan ke Pemerintah Pusat. RUU Cipta Kerja, Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah…
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN VISA DAN IZIN TINGGAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN MASUKNYA VIRUS CORONA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA…
Wujudkan visi Indonesia 2045, menjadi Negara dengan kekuatan ekonomi 5 (lima) besar dunia, Pemerintah kebut Omnimbus Law Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja). Baroindo.id_RUU Cipta Kerja dianggap penting untuk menjawab perubahan…
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal…
Kebijakan dasar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam RUU Cipta Kerja (Omnibus law Cipta Kerja) menghendaki adanya perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK. Pekerja yang terkena PHK tetap mendapatkan pesangon, penghargaan…
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 /POJK.04/2020 TENTANG PERILAKU PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA…
Presiden Utamakan Keamanan 260 Juta Penduduk Setelah sempat menjadi polemik panjang di tengah masyarakat, akhirnya Pemerintah RI memutuskan tidak berencana memulangkan anggota ISIS eks WNI. Berdasarkan sumber laman setneg.go.id, bahwa pemerintah…
Kementerian Kominfo tengah aktif memantau layanan financial technology (fintech) ilegal, melalui mesin AIS dan aduan masyarakat, sebagai salah satu wujud komitmen dalam melindungi masyarakat dari layanan fintech ilegal maupun yang…
UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pengawas dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas…