Asistensi Pendirian CV

Usaha mikro kecil dan menengah dapat dimulai dengan mendirikan CV (Persekutuan Komanditer). Legalisasi persekutuan dengan akta otentik, agar memiliki kedudukan dalam melakukan  perbuatan hukum, seperti membuat kontrak-kontrak bisnis dengan para…

Continue ReadingAsistensi Pendirian CV

Baroindo Menghadirkan Buku Pengantar Hukum Jaminan Sosial Kesehatan Indonesia

  • Post author:
  • Post category:Event

Baroindo Menghadirkan Buku Pengantar Hukum Jaminan Sosial Kesehatan Indonesia Penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan Indonesia menyangkut pengumpulan dana, pemanfaatan (utilisasi), aksesibilitas, atau cakupan perlindugan, dan aspek terpenting upaya edukasi publik berkelanjutan.…

Continue ReadingBaroindo Menghadirkan Buku Pengantar Hukum Jaminan Sosial Kesehatan Indonesia

Regulasi Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan

  Judul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai…

Continue ReadingRegulasi Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan

Regulasi Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/Pmk.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran

Judul Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/Pmk.02/201913 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/Pmk.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran…

Continue ReadingRegulasi Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/Pmk.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran

Regulasi Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Milik Pemerintah Pusat

Judul Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/Pmk.02/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan…

Continue ReadingRegulasi Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Milik Pemerintah Pusat

Regulasi Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Judul Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Pertimbangan pembentukan bahwa dalam rangka kepastian, kecepatan dan ketepatan proses…

Continue ReadingRegulasi Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan