Regulasi Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah

Judul	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah
Pertimbangan pembentukan	untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Materi muatan	26 Pasal, 10 Bab, mengatur pokok-pokok berikut: Ketentuan umum Ruang lingkup Penyelesaian batas daerah Penyelesaian ketidaksesuaian RTRWP, RTRWK, kawasan hutan, izin, konsesi, hak atas tanah, dan/atau hak pengelolaan Penyelesaian ketidaksesuaian garis pantai dengan hak atas tanah, hak pengelolaan, dan/atau perizinan terkait kegiatan yang memanfaatkan ruang laut Penyelesaian ketidaksesuaian antara RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, dan/atau RZWP-3-K dengan perizinan terkait kegiatan yang memanfaatkan ruang laut Kelembagaan dan tata kelola penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, konsesi, hak atas tanah, dan/atau hak pengelolaan Penyusunan, pemutakhiran, dan penetapan PITTI Ketentuan lain-lain Ketentuan penutup
Tanggal pengundangan	2 Februari 2021
Pengundangan	Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53

_____