Blog

You are currently viewing 79 Undang-Undang Terimbas Omnibus Law Cipta Kerja

79 Undang-Undang Terimbas Omnibus Law Cipta Kerja

Wujudkan visi Indonesia 2045, menjadi Negara dengan kekuatan ekonomi 5 (lima) besar dunia, Pemerintah kebut Omnimbus Law Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja).

Baroindo.id_RUU Cipta Kerja dianggap penting untuk menjawab perubahan ekonomi global. Menurut paparan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (5/02),  RUU ini akan mendorong penciptaan lapangan pekerjaan 2,7 hingga 3 juta pertahun, dan investasi 6,6%-7,0% yang meningkatkan daya beli 5,4%-5,6%, dan perkiraan memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi 5,7% hingga 6,0%. Pemerintah berpandangan, jika Omnibus Law gagal berlaku, maka lapangan pekerjaan akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif, Penduduk yang Tidak Bekerja akan semakin tinggi, akibatnya Indonesia akan terjebak dalam  negara berpendapatan menengah (middle income trap).

RUU Cipta Kerja potensial membuat perubahan radikal dalam struktur perekonomian di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, setidaknya 79 Undang-undang yang mengatur sektor-sektor strategis terkena imbas, yaitu:

  1. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  7. Undang-Undang 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
  8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
  9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
  10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
  11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
  12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
  13. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
  14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014
  15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
  17. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
  19. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
  20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
  21. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
  22. Undang-Undang 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
  23. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
  24. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
  25. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
  26. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuian
  27. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  28. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
  29. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
  30. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
  31. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
  32. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
  33. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  34. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
  35. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  36. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
  37. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
  38. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  39. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
  40. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  41. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  42. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  43. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
  44. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
  45. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
  46. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
  47. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
  48. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
  49. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
  50. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  51. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
  52. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
  53. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  54. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  55. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  56. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
  57. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  58. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
  59. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  60. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
  61. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
  62. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
  63. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
  64. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
  65. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  66. Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 jo. Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie)
  67. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  68. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
  69. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
  70. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  71. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  72. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  73. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  74. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
  75. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
  76. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang
  77. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
  78. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
  79. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Kompleksitas pengaturan Omnibus Law Cipta Kerja menyisakan pertanyaan, semangat perubahan ataukah resistensi yang akan menentukan nasib perjalanan Omnibus Law Cipta Kerja? Kita ikuti perjalanannya di Baroindo.

Leave a Reply