Akhir Pengalihan Program Jaminan Sosial ASABRI dan TASPEN ke BPJS Ketenagakerjaan, Pasca Putusan MK oleh: Adhi Kristian Dua Pesan Penting UU SJSN UU SJSN mengharuskan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial…
Baroindo.id_Untuk mengoptimalisasikan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Presiden Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, 25 Maret 2021. Inpres memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengambil langkah-langka…
Judul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Pertimbangan pembentukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang…
Judul Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/P Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pertimbangan pembentukan bahwa…
Judul Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Pertimbangan pembentukan pandemi Coronavirus Disease 2019…
Judul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai…
Judul Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/Pmk.02/201913 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/Pmk.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran…
Judul Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja Pertimbangan pembentukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan…
Judul Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/Pmk.02/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan…
Judul Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan Pertimbangan pembentukan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kegawatdaruratan yang terpadu dan terintegrasi dalam Sistem Penanggulangan Gawat Darurat…